Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Bupati Sampaikan Nota Penjelasan Atas Tiga Raperda

- Admin

Selasa, 14 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jejak Sukabumi – Bupati Sukabumi H Marwan Hamami menyampaikan Nota Penjelasan DPRD atas Raperda tentang Pengetahuan Tradisional dalam Penetapan Kawasan Perlindungan Mata Air, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta Raperda tentang Jasa Lingkungan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Palabuhanratu, Selasa (14/1/25).

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas inisiasi Raperda tentang jasa lingkungan hidup.

“Kami berharap Raperda tentang jasa lingkungan hidup ini menjadi payung hukum dan menjadi dasar bagi Pemkab Sukabumi dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup melalui potensi pemanfaatan jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya,” ungkapnya

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut disampaikan Bupati, mengenai Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi,Bupati menjelaskan investasi merupakan salah satu indikator penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kab.Sukabumi maka perlu segera menetapkan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi melalui peraturan daerah sebagaimana diperintahkan undang-undang,” terangnya

Selanjutnya, berkenaan Raperda perlindungan hak masyarakat hukum adat khususnya perlindungan hak ulayat atas sumber air, Bupati menyampaikan Bahwa Pemkab Sukabumi sudah memiliki peraturan daerah Kab. Sukabumi nomor 7 tahun 2024 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,namun demikian Pemkab Sukabumi menyambut baik atas inisiasi raperda tentang pengetahuan tradisional dalam penetapan kawasan perlindungan mata air.

“Kami mengharapkan bahwa materi dalam rancangan peraturan daerah tersebut tidak menjadi tumpang tindih dengan Perda nomor 7 tahun 2024 tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat dan dalam penetapan kawasan perlindungan mata air hendaknya memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya

Baca Juga :  Kecanduan Judi Online, Pria Asal Tanggamus Tipu Agen BRI Link, Ini Modusnya
Follow WhatsApp Channel jejaksukabumi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Focus Group Discussion (FGD) di Hotel GISBH Palabuhanratu
Kadiskan Mengajak Masyarakat Peringati Hari Kanker Sedunia
Kegiatan Manasik Haji Sewilayah IV di Palabuhanratu, Anak TK Diajak Belajar Ibadah Haji Sejak Dini
Hamzah Gurnita Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Akan Kawal Warga Terdampak Penggusuran Hingga Tuntas
Optimalkan Kenyamanan Masyarakat, Bupati Apresiasi Fasilitas Penunjang RSUD Sekarwangi 
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Terkait Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi
Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Asep Japar “Merajut Kebersamaan Untuk Pembangunan Sukabumi”
Disdik Selenggarakan Bimtek Penguatan Refleksi dan Komunitas Belajar Jenjang SMP
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 19:57 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Focus Group Discussion (FGD) di Hotel GISBH Palabuhanratu

Minggu, 9 Februari 2025 - 20:33 WIB

Kadiskan Mengajak Masyarakat Peringati Hari Kanker Sedunia

Minggu, 9 Februari 2025 - 14:29 WIB

Kegiatan Manasik Haji Sewilayah IV di Palabuhanratu, Anak TK Diajak Belajar Ibadah Haji Sejak Dini

Kamis, 6 Februari 2025 - 23:10 WIB

Hamzah Gurnita Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Akan Kawal Warga Terdampak Penggusuran Hingga Tuntas

Kamis, 6 Februari 2025 - 16:51 WIB

Optimalkan Kenyamanan Masyarakat, Bupati Apresiasi Fasilitas Penunjang RSUD Sekarwangi 

Berita Terbaru