DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Kunjungi PT Indolakto Plant C-3

- Admin

Jumat, 6 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jejak Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperketat pengawasan terhadap kepatuhan perizinan perusahaan. Salah satunya melalui kunjungan pengawasan yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi ke PT Indolakto Plant C-3 di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Jumat (6/3/2026) lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I tidak sendiri. Sejumlah dinas teknis turut dilibatkan, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kehadiran berbagai instansi ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai aturan perizinan yang berlaku.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menjelaskan bahwa pengawasan tersebut merupakan langkah memastikan perusahaan mematuhi ketentuan hukum, baik terkait izin utama maupun izin penunjang operasional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kunjungan itu untuk memastikan bahwa Indolakto benar-benar taat hukum dan taat asas dari sisi perizinan. Baik perizinan perusahaan maupun perizinan penunjang operasionalnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, kata Dede tim turut meninjau sejumlah dokumen perizinan penting yang dimiliki perusahaan. Salah satunya adalah Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) yang saat ini prosesnya telah berada di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dede, kewenangan penerbitan izin tersebut berada di DPMPTSP Provinsi, sehingga pihaknya berharap prosesnya dapat segera rampung.

“IPAT ini sudah diproses dan saat ini berada di provinsi. Kita berharap sebelum 31 Maret izin tersebut sudah dapat diterbitkan,” katanya.

Selain IPAT, lanjut Dede, tim juga mengecek dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dimiliki perusahaan. Saat ini, PT Indolakto Plant C-3 diketahui sedang mengurus perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang memiliki masa berlaku selama lima tahun.

“Pemeriksaan ini penting untuk memastikan seluruh bangunan yang berdiri di kawasan industri tersebut memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi,” terangnya.

Baca Juga :  Polemik Soal Kepemilikan Tanah Seluas 420 Hektare di Desa Karangpapak, Ahli Waris Minta Segera Digelar Audiensi
Follow WhatsApp Channel jejaksukabumi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Momentum Sumpah Pemuda, Bupati Tekankan Peran Pemuda Dalam Persatuan dan Pembangunan
Ikuti 46 CABOR di PORPROV XV Jabar, Bupati Dorong Atlet Kabupaten Sukabumi Tampil Maksimal dan Sportif 
Wabup Ajak Relawan Berikan Edukasi dan Pendampingan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat
Upacara Peringatan HUT Ke-81 TNI Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2026
Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Sukabumi Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2027
Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Dua Raperda dan Pandangan Fraksi atas APBD 2027
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-22 Agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD 2027
DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:43 WIB

Momentum Sumpah Pemuda, Bupati Tekankan Peran Pemuda Dalam Persatuan dan Pembangunan

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:43 WIB

Ikuti 46 CABOR di PORPROV XV Jabar, Bupati Dorong Atlet Kabupaten Sukabumi Tampil Maksimal dan Sportif 

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Wabup Ajak Relawan Berikan Edukasi dan Pendampingan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat

Senin, 5 Oktober 2026 - 16:24 WIB

Upacara Peringatan HUT Ke-81 TNI Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:14 WIB

Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Sukabumi Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2027

Berita Terbaru