Jejak Sukabumi – Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Wakil Bupati H Andreas mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kamis (27/11/2025).
Kunjungan tersebut difokuskan pada upaya percepatan pemulihan serta pembangunan ketahanan bencana melalui skema perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam agenda itu, pemerintah memastikan penanganan bagi warga terdampak longsor di Kecamatan Cisolok. Sedikitnya 10 unit rumah di Desa Sukarame dan 5 rumah di Desa Wangunsari akan dibangun untuk menggantikan hunian warga yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah kini mengadopsi pendekatan Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai fondasi baru dalam mitigasi, penanganan, dan pemulihan bencana. Langkah tersebut, menurutnya, dirancang agar warga terdampak dapat bangkit dan kembali hidup dengan lebih layak.
“Pelindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, instansi, dan masyarakat untuk mendeteksi kerawanan bencana sejak dini,” ujar Menko Muhaimin.
Menko optimis akan terus mendorong perluasan cakupan PSA, termasuk peningkatan manfaat bantuan sosial bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.
“PSA memastikan semua kebutuhan tertangani, mulai dari perlindungan sosial, identitas kependudukan, hingga bantuan iuran dan layanan lainnya,” ucapnya.
Menko menegaskan, bahwa salah satu langkah cepat pemerintah ialah melakukan pendataan administrasi kependudukan. Ditemukan 202 keluarga terdampak bencana belum memiliki dokumen kependudukan, sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama untuk mengakses bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan dukungan pemulihan ekonomi.
Kendati begitu, negara wajib mempermudah akses layanan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana.
Menko juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan berbasis mitigasi di semua level pemerintahan.
“Perlindungan sosial adaptif harus benar-benar mendorong antisipasi dan penanggulangan masalah yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Bupati Sukabumi H Asep Japar menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut mendapat dukungan dari DPR RI dan sejumlah pihak perbankan sebagai bentuk perhatian bersama terhadap pemulihan pascabencana.
“Ini bentuk solidaritas dan kegotongroyongan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sukabumi.
Beliau menargetkan pembangunan rumah untuk para korban bisa selesai dalam waktu satu hingga dua bulan.
“Insya Allah dalam waktu satu sampai dua bulan pembangunan rumah ini bisa selesai,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PM bersama Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, anggota DPR RI, DPRD, serta sejumlah pemangku kepentingan melakukan penanaman bibit pohon mahoni dan sengon secara simbolis. Kegiatan berlanjut dengan peletakan batu pertama pembangunan belasan unit rumah bagi warga terdampak bencana.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan secara simbolis, di antaranya pembangunan 15 rumah lengkap dengan sambungan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, perbaikan akses jalan, pemberian bibit pohon mahoni dan sengon, bantuan 769 bronjong, serta 1.000 paket sembako.
