Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Dorong Dukungan Gubernur, Untuk Pembangunan Fasilitas Kelautan

- Admin

Minggu, 3 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jejak Sukabumi – Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menyampaikan harapan besar kepada Gubernur Jawa Barat agar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur perikanan di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Hal ini disampaikan seiring kunjungan Gubernur Jawa Barat ke wilayah Palabuhanratu

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya kelautan hanya terbatas pada pembinaan nelayan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sementara kewenangan atas pengelolaan laut sepenuhnya berada di tingkat provinsi dan pusat.

“Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, kami sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal pembangunan dermaga dan tambat labuh di beberapa titik strategis pesisir kami,” ujar Nunung, Sabtu malam (2/8/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut, hingga saat ini, sejumlah wilayah pesisir seperti Cisolok, Ujung Genteng, dan Minajaya masih belum memiliki fasilitas tambat labuh dan dermaga yang layak. Bahkan di beberapa titik seperti Tegal Buled, nelayan masih kesulitan dalam bersandar dan menurunkan hasil tangkapan secara aman dan efisien.

“Kami memiliki garis pantai sepanjang 117 kilometer dan lebih dari sebelas ribu nelayan aktif. Potensi ini sangat besar, namun belum diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai,” jelas Nunung.

Selain infrastruktur fisik, Dinas Perikanan juga berharap adanya penambahan kuota Benih Bening Lobster (BBL) khusus untuk Kabupaten Sukabumi. Menurut Nunung, sumber daya BBL di wilayah ini cukup melimpah, dan jika dikelola dengan baik melalui dukungan kebijakan provinsi, bisa menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi nelayan kecil.

“Kami mohon agar kuota BBL untuk Kabupaten Sukabumi bisa ditambah, mengingat saat ini pengaturannya berada di provinsi. Dengan dukungan tersebut, nelayan kecil bisa lebih diberdayakan dan kesejahteraannya meningkat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Polsek Kebonpedes Amankan 9 Oknum Pelajar, Diduga Terlibat Aksi Penganiayaan Menggunakan Sajam

Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi optimistis, jika pembangunan dan regulasi diarahkan secara tepat, maka sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Follow WhatsApp Channel jejaksukabumi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menolak Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional: Sebuah Penghianatan Kepada Rakyat Indonesia
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-42 Tahun Sidang 2025
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Ke-41 Tahun Sidang 2025
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-40 Tahun Sidang 2025
Dinas Perikanan Tinjau Dampak Banjir dan Longsor di Kecamatan Cisolok
Dinas Damkar Sukabumi Siaga dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Cisolok
DPRD Kabupaten Sukabumi Laksanakan Rapat Kerja BAPEMPERDA
Dinas Perikanan Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Banjir Bandang Cisolok
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 November 2025 - 13:41 WIB

Menolak Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional: Sebuah Penghianatan Kepada Rakyat Indonesia

Jumat, 14 November 2025 - 21:32 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-42 Tahun Sidang 2025

Kamis, 13 November 2025 - 15:59 WIB

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Ke-41 Tahun Sidang 2025

Rabu, 12 November 2025 - 17:38 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-40 Tahun Sidang 2025

Selasa, 4 November 2025 - 18:39 WIB

Dinas Perikanan Tinjau Dampak Banjir dan Longsor di Kecamatan Cisolok

Berita Terbaru